I.
PENGERTIAN SISTEM
POLITIK
A.
Pengertian sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang
terbentuk dari beberapa unsur (elemen).
Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam
keterkaitan yang saling kait mengkait dan funfsional.
B.
Pengertian politik
Politik adalah interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan
yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu
wilayah tertentu.
C.
Pengertian sistem politik
Sistem politik adalah berbagai macam
kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi berkerja dalam suatu unit atau
kesatuan ( masyarakat/Negara).
Pengertian sistem politik menurut
para ahli sebagai berikut :
1.
Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan
pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain
untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan
dengan cara mengatur individ atau kelompok individu satu sama lain atau dengan
Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
2.
Rusadi kartaprawira , sistem
politik adalah cara kerja seperangkat fungsi dalam struktur politik yang
berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang bertanggung jawab.
3.
Almond, sistem politik adalah
interaksi yang terjadi dalam masyarakay yang merdeka yang menjalankan fungsi
integrasi dan adaptasi.
4.
Robert A. Dahl, sistem politik
adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan anatara manusia yang melibatkan
sampai dengan tingkat tertentu, pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang.
II.
OBJEK POLITIK
Objek politik adalah hal yang
dijadikan sasaran dari orientasi warga Negara. Objek politik yang dijadikan
orientasi itu meliputi tiga hal sebagai berikut :
1. Objek
politik umum
Objek
politik umum atau sistem politik secara keseluruhan meliputi sejarah bangsa,
simbol bangsa, wilayah Negara, kekuasaan Negara, konstitusi Negara,
lembaga-lembaga Negara, pemimpin Negara dan lain.
2. Objek
politik input
Lembaga
atau pranata politik yang termasuk proses input dalam sistem politik. Lembaga
yang termasuk dalam kategori objek politik input contohnya partai politi,
kelompok kepentingan, organisasi masyarakat , pers dan lain-lain
3. Objek
politik output
Lembaga
atau pranata politik yag termasuk proses output dalam sistem politik. Lembaga
yang termasuk kategori objek politik output contohnya : birokasi, lembaga
peradilan, kebijakan, putusan dan undang-undang dan peraturan.
III.
SISTEM POLITIK
Pada
sistem politik di indonesia, peran masyarakat sangat penting dalam
mengembangkan lembaga lembaga politik formal baik di daerah maupun di pusat.
Pada hakikatnya sistem politik merupakan seperangkat interakseri yang
diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang
disebarkan untuk masyarakat. Suatu sistem politik diharuskan memiliki kemampuan
untuk mempertahankan kehidupan, kelanggengan, berkelanjutan, mempunyai dorongan
alamiah, serta bertahan dalam segala kondisi lingkungan yan menekannya sampai
batas tertentu. Sistem politik identik dengan kehidupan politik masyarakat
(social political life, infranstruktur) dan kehidupan politik pemerintah
(governmental political life, suprakstuktur). Pemerintah dalam sistem politik
merupakan mekanisme formal atau mesin resmi negara di samping pranata
sosial-politik lainnya yang tidak resmi.
Prof.
Pamudji mengartikan sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang
kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal -hal atau
bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks
atau utuh. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, di mana di dalamnya
terdapat komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain menurut pola, tata
atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Sistem
dapat pula diartikan sebagai kumpulan fakta, pendapat, keper-cayaan, dan
lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur; seperti sistem filsafat.
Ada jg yang mengartikan bahwa sistem selalu dimulai dari suatu tempat dan
diakhiri ditempat lain pula. Kata “politik” berasal dari kata Yunani ”polis”
yang berati kota yang berstatus negara/negara kota, seperti dalam Webster,s New
Collegiate Dictionary, berasal dari kata “polis” yang berarti “city state”
negara kota. Segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestariannya
dan berkembangnya disebut“politike techne” (politika). Berdasarkan pengertian
tersebut, politik pada hakikatnya “the art and science of government” atau seni
atau ilmu memerintah.
Dlam
pengertian umum, politik adalah “macam-macam kegiatan dalam suatu sistem itu”.
Juga berati pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan sistem
politik, seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas
tujuan-tujuan yang telah dipilihnya. Pollitik juga merupakan proses pembentukan
dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses
pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.Berikut ini adalah batasan sistem
politik menurut para ahli politik.
a)
Rusandi Simuntapura.
Sistem
politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik
dalam satu hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses yang langgeng.
b)
David Easton.
Sistem
politik dapat memperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh
tingkah laku sosial sehinga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada
masyarakat.
c)
Robert Dahl.
Sistem
politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan
sesuatu yang luas dan berati tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.
Berdasarkan
pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik
mencakup hal-hal sebagai berikut :
a) Fungsi
intergasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun keluar.
b) Penerapan
nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.
c) Penggunaan
kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.
IV.
SISTEM POLITIK INDONESIA
Di
Indonesia sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila,
yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai nilai luhur, prinsip prosedur
dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip – prinsip sistem politik
demokrasi diindonesia antara lain :
a) Pembagian
kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif
b) Negara
berdasarkan atas hukum
c) Pemerintah
berdasarkan konstitusi
d) Pemerintah
mayoritas
e) Pemilu
yang bebas
f) Partai
politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.
Sistem
politik Indonesia berdadarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.sistem
politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terakhir
atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesia
sesudah dan sebelum amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1. Sistem
politik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945
Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR,
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden
berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
UUD
1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung
jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara
lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga
legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR.
Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh
seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan
kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggibersama
badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.
2. Sistem
politik Indonesia setelah amandemen UUD 1945
·
bentuk negara adalah
kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33
daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
·
kekuasaan eksekutif
berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara
langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak
dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5
tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
·
tidak ada lembaga
tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti
MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
·
DPA ditiadakan yang
kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah
presiden.
·
kekuasaan membentuk UU
ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan
mengawasi jalannyapemerintahan.DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden
beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden
kepada MPR.
Peredaran Narkoba Tergantung
Sistem Politik
Budayawan Betawi Ridwan Saidi punya pandangan menarik soal
peredaran narkoba.Menurut dia, peredaran narkoba sangat dipengaruhi sistem
politik suatu negara.Dengan sistem politik yang ketat, peredaran narkoba bisa
ditekan.“Namun kalau sistem politik belum ketat, sulit memberantas peredaran
narkoba.Di negara liberal, jumlah kasus narkoba membengkak,” kata Ridwan Saidi
dalam Pertemuan Nasional Harm Reduction (Pernas HR) di Wisma PKBI Jalan Hang
Jebat Jakarta, Sabtu (20/12/2014).Pria berusia 72 tahun itu lantas memberikan
contoh kasus di negara Belanda yang memiliki sistem politik liberal.Menurut
dia, penertiban para pecandu narkoba di negeri kincir angin tersebut
sulit.“Maka, sebelum kita menekan angka kasus narkoba, kita harus memperbaiki
sistem politik.Semakin liberal sistem politik suatu negara, semakin gila-gilaan
peredaran narkoba,” tandas Ridwan Saidi.Lebih lanjut, Ridwan Saidi mengatakan,
peredaran narkoba yang paling parah memang terjadi sejak zaman
reformasi.Sebelumnya pada zaman Orde Baru, peredaran narkoba masih cukup
ketat.Ridwan kemudian mengajak warga memulai hidup sehat.Saat ini, lanjut dia,
kampanye kesehatan lebih pada penyembuhan.Sehingga, lanjut dia, pola hidup
sehat harus dimulai dari rumah.“Satu menit saja, saya belum pernah masuk rumah
sakit.Karena saya sering jalan kaki. Usahakan apa yang bisa kita tempuh dengan
jalan kaki, ya jalan kaki,” ujar Ridwan.
REFERENSI
FILE ASLI
No comments:
Post a Comment